Akhyar Adnan Talkshow Tentang BPKH

Padang – Anggota Dewan Pengawas BPKH Dr. Muhammad Akhyar Adnan talkshow di Radio Sushi 99.1 FM, Rabu, (13/10).
Dipandu andiko Restu, Akhyar Adnan menjelaskan tentang Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).
“BPKH, adalah sebuah badan hukum publlik yang berdiri tahun 2017. Walaupun undang-undang sudah lahir 2014. Namun kami bekerja mulai 2017 itu. Dan tugas kami adalah mengelola keuangan haji. Jika dulu urusan haji dan keuangannya dikelola oleh Kemenag. Sekarang, dipisah,” ucap Akhyar Adnan.
Lebih lanjut dijelaskannya, kalau pengelolaan keuangan haji, dikelola BPKH dan operasinya tetap di Kemenag. Artinya, mendaftar haji tetap di Kemenag dan setelah disetor Rp25 juta ke bank, pengelola keuangannya tugas dari BPKH.
“Kalau sekarang untuk antrian naik haji cukup panjang. masa tunggu sampai 20 hingga 25 tahun,” ucapnya.
Dengan masa tunggu cukup lama itu, dana haji yang terkumpul saat ini, sekitar Rp155,1 triliun. Angka itu cukup besar, begitu pula tanggung jawabnya. Uang tersebut jangan sampai hilang, sebab itu adalah amanah calon jemaah haji.
Dana itu dikelola dengan baik, dengan menitipkan 30 persen di bank syariah. Sisanya 70 persen investasikan di investasi syariah. Tujuannya, dana itu berkembang. Walaupun sudah dititip dan diinvestasikan, laba ataupun keuntungan dari investasi tersebut tetap menjadi milik calon jemaah haji. Dengan sumber dana untuk menompang pembiayaan haji.
Dalam talkshow tersebut Muhammad Akhyar Adnan membeberkan besaran biaya riil yang diperlukan dalam penyelenggaraan ibadah haji. Jemaah yang berangkat sebagian dibiayai oleh nilai manfaat hasil pengelolaan setoran awal. Biaya riil yang diperlukan untuk penyelenggaraan ibadah haji rata-rata sebelum pandemi berkisar 70 juta rupiah/Jemaah. Sedangkan yang dibebankan kepada Jemaah rata-rata Rp35,2 juta.
Kebutuhan itu dipenuhi dari hasil nilai manfaat pengelolaan investasi yang dilakukan BPKH. Selain untuk penyelenggaraan ibadah haji, sebagian lain dari nilai manfaat dialokasikan ke dalam Virtual Account Jemaah tunggu. Harapannya porsi pembagian nilai manfaat akan lebih besar melalui Virtual account sehingga pada saat waktu calon Jamaah Haji melakukan pelunasan maka tidak akan begitu besar karena adanya nilai manfaat/porsi bagi hasil yang diberikan BPKH kepada calon Jamaah Haji.
“Virtual account dapat dilihat masing-masing Jemaah melalui website virtual account https://va.bpkh.go.id. Dengan memasukan nomor porsi. Bisa melihat pertambahan dana hajinya,” ucapnya.
Lebih lanjut dikatakannya, untuk penitipan dana haji itu syarat utamanya adalah syariah. Hanya bank syariah yang terpilih saja. Itu semua dilakukan agar dana haji aman, memberikan manfaat, nirlaba, transparan dan akuntabel. Selain dititip ke bank, ada pula investasi berupa saham sukuk, emas dan investasi lainnya.
“Dana haji dikelola dengan aman sehingga tidak perlu khawatir, karena tata kelola telah memenuhi berbagai standard, antara lain menerapkan ISO 9001:2015 Sistem Manajemen Mutu dan 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan. Tak hanya itu, laporan keuangan BPKH yang diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan telah mendapatkan Opini WTP selama 3 tahun berturut-turut,” jelasnya seraya mengatakan masyarakat bisa memantau semuanya secara transparan. Bahkan masyarakat bisa melaporkan jika ada kecurangan dalam pengelolaan dana haji ini.
“Kami siap dikritik, demi menjaga marwah amanah dana umat,” tegasnya.
Ia menjelaskan BPKH adalah badan hukum publik diberikan wewenang mengelola dana haji. Dan bermitra dengan bank syariah dalam penerimaan. “Ada 30 bank syariah menerima dana haji. Dan bermitra lagi dengan lembaga lainnya seperti ormas dan KPK menyangkut korupsi,” jelasnya.
Bahkan, tata kelola BPKH dilirik negara lain seperti Pakistan dan Norwegia. “Mereka mencontoh pengelolan dana haji kita,” ucapnya.
Ditegaskannya, BPKH tidak dibawah Kementrian Agama tapi bermitra dengan mereka. “Kami hanya pengelolaan dananya saja dan hasil pengelolaannya dinikmati umat dengan subsidi haji,” tegasnya dan mengajak generasi muda untuk mendaftarkan haji dan mempercayai pengelolaan dananya di BPKH.