Padang – Semua pengurusan dokumen kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang tidak dipungut biaya alias gratis (perai).
Itu disampaikan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang, Teddy Antonius kepada andiko Restu dalam talkshow Pemerintah Kota Padang dengan Radio Sushi 99.1 FM, Senin (5/12).
“Dalam pengurusan dokumen kependudukan sebaiknya diurus secepatnya. Jangan ketika membutuhkan saja, baru diurus,” ucap Teddy Antonius seraya menjelaskan dokumen kependudukan adalah Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Akte Kelahiran atau akte lainnya. Diakuinya kalau dokumen kependudukan bukan kebutuhan dari dasar, tetapi digunakan untuk mengurus kebutuhan seperti bantuan pemerintah, pergi berobat dan lain-lain. Artinya dokumen kependudukan sangat dibutuhkan masyarakat dalam pengurusan seperti BLT, BPJS, tiket pesawat dan lain-lainnya.
Ironisnya, kata Teddy Antonius, kebanyakan masyarakat mengurus dokumen kependudukan tersebut hanya ketika dibutuhkan saja. Padahal, merujuk Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 yang menyebutkan semua masyarakat Indonesia ketika terjadinya peristiwa penting wajib melaporkannya. Contohnya ketika umur 17 tahun, ia wajib merekam diri. Begitu pula saat melahirkan wajib melaporkan telah terjadi proses kelahiran baru.
“Jumlah penduduk Kota Padang 919.660 jiwa. Yang sudah memiliki KTP Elektronik 681.562 jiwa dan anak yang sudah mengurus Kartu Identitas Anak (KIA) kurang lebih 117.121 anak sudah diterbitkan,” ucapnya.
KIA boleh diterbitkan kalau si anak sudah memiliki akte kelahiran. KIA ada dua jenis, yakni anak usia nol hingga lima tahun dan lima tahun hingga 17 tahun kurang sehari. Khusus untuk KIA usia 0-5 tahun tidak perlu mengunakan foto. Dan untuk usia 5 tahun ke atas baru mengunakan foto.
“KIA diterbitkan sejalan dengan pengurusan akte kelahiran. Bahkan saat ini kami sudah bekerjasama dengan 19 rumah sakit bersalin atapun bidan. Sebab, anak lahir langsung diterbitkan KK, Akte kelahiran dan KIA. Artinya, usai persalinan mereka sudah membawa surat-surat dokumen tersebut pulang ke rumah,” ucap Teddy Antonius seraya menyayangkan sikap masyarakat yang malas mengurusnya. Penyebabnya, menurut Teddy Antonius, adalah ketidaktahuan prosedur kepengurusan dan budaya perlu dulu baru mengurus dokumen kependudukan.
“Padahal pengurusan dokumen kependudukan itu gratis alias perai dan mudah,” jelasnya.
Lebih lanjut dijelaskan Teddy Antonius, permohonan pengurusan dokumen kependudukan yang masuk berjumlah 700 – 800 perhari. Umumnya mereka yang mengurusnya secara online ada sekitar 70 persen. Sebab masyarakat ingin dipermudah pengurusan dokumen-dokumen mereka. Dijelaskannya kepengurusan dokumen secara online hanya untuk KK, akte kelahiran dan kematian. Sementara KTP dan KIA langsung ke Disdukcapil. Untuk pengurusan dokumen kependudukan tersebut siap satu hari.
Lebih lanjut dijelaskannya, kalau layanan Sistem Informasi Terpadu Pencatatan Administrasi Kependudukan (Si Rancak) meraih terbaik II Lomba Inovasi Daerah. Si Rancak adalah layanan mempermudah dan membahagiakan masyarakat. Sebab mereka tidak perlu datang ke loket lagi, cukup dengan online dan isi persyaratannya. Di Si Rancak ada 42 jenis permohonan bisa dipilih masyarakat. Seperti pengurusan KTP hilang ataupun rusak. Cukup upload dokumen dan persyaratannya saja. Kemudian dibalas petugas.
Bagi masyarakat yang tidak melek teknologi, sudah ada petugas kecamatan menjadi tenaga pendampingnya. “Sejak adanya aplikasi ini kami hanya membuka loket pengurusan sedikit,” ucapnya.
