Padang – Wabah pandemi Covid-19 memberikan dampak positif bagi pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang.
Plt Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Padang, DR. Didi Aryadi, M.Si, mengakui kalau pandemi Covid-19, membantu percepatan/migrasi kepengurusan administrasi kependudukan era digital secara cepat.
“Makin lama, kemajuan zaman pun bertambah. Sekarang ini masyarakat milenial akrab dengan era digital ataupun gadget. Dan pertengahan 2020, wabah pandemi Covid-19 melanda seluruh kabupaten kota di Indonesia termasuk Kota Padang. Nah, dengan ada virus Corona itu memaksa kita untuk migrasi ke era digital,” ucap Didi Aryadi didampingi Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk, Nurlaili SH, MM ketika talkshow kerjasama Pemko Padang dengan Radio Sushi 99.1 FM, di ruangan siaran Lantai II Gedung Harian Singgalang, Rabu (1/12).
Diakuinya percepatan migrasi tersebut ketika Kota Padang ditetapkan Zona Merah dan PPKM Level empat oleh pemerintah.
“Walaupun kala itu kita level empat maupun zona merah kebutuhan administrasi penduduk pun dibutuhkan masyarakat. Seperti pembuatan KTP, Kartu Keluarga (KK), akta kelahiran, akta kematian dan program pindah. Ya itu dilakukan secara online. Dan kita sudah punya aplikasinya,” jelas Didi Aryadi kepada andiko Fanny.
Dan kini, Kota Padang sudah masuk PPKM Level 2, maka pelayanan administasi penduduk pun dibuka secara tatap muka, tanpa mengabaikan yang online. Mulai dari loket-loket, seperti kedatangan, pengurusan ataupun antrian sudah dibuka.
“Pelayanan secara tatap muka itu dengan tetap mematuhi protokol kesehatan, mulai dari memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan hand sanitizer,” jelas Didi Aryadi seraya mengatakan pelayanan secara online tetap dilaksanakan. Sebab, memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam kepengurusan administrasi kependudukan.
“Artinya, kalau secara online mereka tidak perlu datang lagi ke kantor. Pengurusan kependudukan yang dibutuhkan, sekarang dikirimkan ke tangan mereka melalui aplikasi dalam bentuk PDF. Misalnya KK, akta kelahiran, akta kematian ataupun pindah penduduk. Masyarakat bisa mencetak sendiri dan tidak perlu lagi untuk legalisir semua keperluannya,” jelas Didi Aryadi.
Kecuali KIA (Kartu Identitas Anak) dan KTP, bisa dilakukan pengurusan ke kantor Disdukcapil Kota Padang. Khusus hasil KTP, dapat mengambilnya di kantor camat terdekat. Sebab, petugas Disdukcapil Kota Padang sudah memberikannya ke kantor camat. Utuk KIA diambil di sekolah masing-masing.
“Khusus pengurusan KTP secara online, prosedurnya selama tiga hari. Dan tak perlu di legalisir, karena tanda tangan sudah ada code barcode,” jelasnya.
Artinya, mereka yang datang ke kantor hanya menanyakan informasi, kendala jaringan ataupun tak punya gadget.
“Bagi mereka yang susah dalam pengurusan, kami sudah ada petugas tersebar di 11 kecamatan,” ucap Nurlaili.
Dijelaskannya untuk lama pengurusan KTP maksimal tiga hari selesai. Sebab, setiap hari, Disdukcapil mencetak maksimal 350 KTP.
Mereka mengimbau masyarakat yang melakukan pengurusan administrasi kependudukan sebaiknya tidak terburu-buru alias tergesa-gesa. “Sebaiknya urus semuanya ketika waktu senggang,” ucapnya.
Bagi masyarakat yang ingin melakukan pengurusan administrasi kependudukan bisa datang langsung ke kantornya, tidak melalui calo ataupun perantara orang lain.
“Kami sudah punya layanan pengaduan melalui Whatsaap di nomor 089513654917 ataupun pendaftaran online melalui Disdukcapil.go.id. Itu semua dilakukan upaya pelayanan prima kepada masyarakat,” jelasnya.
