Padang – Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumbar, Endang Kurnia Saputra talkshow ‘Pengendalian Inflasi Sumbar, Haruskah Khawatir dengan Inflasi Ramadhan dan Idul Fitri 2024’ di Radio Sushi 99.1 FM, Selasa (2/4).
Dalam talkshow yang dipandu andiko Koko, Endang Kurnia Saputra menyebutkan inflasi di Sumatera Barat pada Maret 2024 tercatat sebesar 0,64 persen (mtm), secara bulanan menurun dibandingkan Februari 2024 sebesar 1,17 persen (mtm). Namun jika diamati secara tahunan, inflasi Sumbar naik cukup signifikan, dari 3,32 persen (yoy) pada Februari 2024 menjadi 3,93 persen (yoy) pada Maret 2024.
“Ini memang menjadi perhatian kami karena target inflasi 2024 sebesar 2,5 +- 1 persen (yoy), menurun dibandingkan tahun sebelumnya,” ucap Endang Kurnia Saputra seraya menyebutkan kalau diamati komoditas penyumbang inflasi pada Maret 2024 didominasi komoditi pangan strategis. Yakni beras, cabai merah dan bawang merah.
Ditambah pula dorongan peningkatan permintaan masyarakat saat Ramadhan dan Idul Fitri. Selain itu, tekanan juga berasal dari sisi produksi (supply).
Seperti diketahui, katanya, produksi pertanian Sumbar menghadapi beberapa tantangan yang terbaru. Yaitu fenomena bencana alam banjir yang menimpa beberapa daerah sentra seperti Pesisir Selatan, Padang Pariaman, Pasaman Barat dan Pasaman.
Belum lagi bencana longsor di Pasaman Barat yang mengganggu akses logistik dan distribusi barang, terutama pangan.
“Selain itu, dari yang sama kita ketahui, sejak Desember 2023, terjadi erupsi gunung Marapi. Dimana keberadaan gunung Marapi dikeliling daerah daerah sentra hortkultura seperti Agam, Tanah Datar, Padang Panjang, sehingga berpengaruh pada produksi cabai, bawang dan aneka sayuran lainnya.
Lebih lanjut dijelaskannya, sejak 2024, perhitungan inflasi Sumbar telah menggunakan hasil Survey Biaya Hidup (SBH) tahun 2022 oleh BPS yang memasukkan Kabupaten Dhamasraya dan Kabupaten Pasaman Barat, sebagai Kabupaten tambahan sampel inflasi, selain Kota Padang dan Bukittinggi.
Hal tersebut juga menjadi tantangan bagaimana memastikan keterjangkauan harga dan ketersediaan pasokan pada daerah sampel inflasi baru tersebut.
Namun demikian, karena tantangan-tantangan tersebut juga TPID Provinsi Sumbar memperkuat upaya pengendalian inflasi untuk memastikan inflasi yang terkendali pada 2024, terutama saat Ramadhan dan Idul Fitri ini.
Lebih lanjut dijelaskannya, strategi pengendalian inflasi berbasis 4K (keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi dan komunikasi efektif) akan terus diperkuat melalui gaungan gerakan nasional pengendalian inflasi pangan (GNPIP) yang sudah diperkenalkan sejak September 2022.
“Dalam hal ini, BI berkomitmen untuk terus mendukung upaya pengendalian inflasi baik melalui kegiatan advisory, fasilitasi pasar murah, subsidi ongkos angkut, pengembangan klaster dan daerah sentra pertanian, perluasan gerakan tanam cabai maupun kegiatan koordinatif lainnya,” tegasnya.
Dijelaskannya, berdasarkan tren historis, harga barang dan jasa terpantau naik saat momentum Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) salah satunya Idul Fitri.
Namun, fenomena tersebut adalah fenomena ekonomi normal yang didorong konsumsi masyarakat yang meningkat saat momentum tersebut, terutama komoditas pangan dan transportasi.
“Berdasarkan pantauan kami dari Early Warning System (EWS) terkini, beberapa komoditas pangan memang sudah menunjukan sinyal perlu mendapatkan perhatian khusus seperti beras, cabai merah, bawang merah, daging ayam dan telur ayam. Komoditas-komoditas tersebutlah yang menjadi fokus pengendalian inflasi TPID Provinsi Sumbar, terutama penggeraknya oleh Dinas Pangan dan Bulog, menjelang Idul Fitri ini,” jelasnya.
Pengendalian inflasi 2024 ini memang bisa dibilang cukup menantang dengan segala tantangan baik dari sisi produksi maupun distribusi terutama di awal tahun ini.
“Namun, sejalan dengan upaya dan sinergi pengendalian inflasi yang juga diperkuat baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota, kami tetap optimis inflasi Sumbar berada pada rentang sasaran inflasi nasional sebesar 2,5 +- 1 persen (yoy) pada 2024,” ucap Endang Kurnia Saputra seraya menyebutkan pengendalian inflasi ini perlu kolaborasi dan kerjasama tidak hanya antara lembaga pemerintah atau OPD, tapi juga perlu dukungan dari masyarakat sendiri.
“Ada beberapa hal yang bisa dilakukan masyarakat untuk mendukung upaya pengendalian inflasi ini, salah satunya yaitu dengan bijak berbelanja. Arti dari bijak berbelanja ini yaitu sesuai dengan porsinya, karena sering kali behaviour kita sendiri yang mendorong kenaikan harga,” jelasnya.
