Vaksin Solusi Terbaik yang Ada Saat Ini

Padang, Singgalang
Hadirnya vaksin diharapkan dapat memutus mata rantai penyebaran virus corona. Untuk itu masyarakat harus bisa menerima vaksin sebagai solusi terbaik menghentikan pandemi corona virus deseases 2019 (covid-19).
Hanya saja masih ada masyarakat yang ragu dengan tujuan pemerintah menghadirkan vaksin. Untuk itu, Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Padang, Firdaus
Umar dan Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Sumbar, dr. Pom Harry Satria mengulas terkait vaksin tersebut dalam talkshow di Radio Sushi 99.1 FM yang dipandu Andiko Sigit, Sabtu (16/1).
Kepala BPOM Padang, Firdaus umar menegaskan bahwa lembaganya secara nasional sudah melakukan pemeriksaan proses pembuatan vaksin corona yang digunakan di Indonesia yakni vaksin sinovac dari China. Kemudian, pemeriksaan bahan-bahan yang digunakan, apakah aman atau tidak. Kemudian proses uji klinisnya setelah sampai di Indonesia.
“Ini sudah kita lakukan dengan proses yang panjang. BPOM sudah melakukan pemeriksaan ke produsennya ke China, proses pembuatannya aman. Begitu juga bahan yang digunakan adalah bahan yang aman. Kemudian lembaga Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga sudah menyatakan halal”, sebutnya.
Dengan itu, maka BPOM mengeluarkan izin pemanfaatan darurat. Langkah itu dapat segera dilakukan pemanfaatan vaksin bagi masyarakat. Karena vaksin diberikan secara bertahap.
Terkait efek samping katanya, pada uji klinis tahap ketiga, efek samping yang dirasakan relawan hanya berbentuk ringan dan sedang. Tidak berbahaya dan dapat disembuhkan.
“Saya mengalami sebalai valountir. Masih sehat,” katanya.
Untuk itu, Firdaus berharap ke depan tidak ada efek yang mengkawatirkan. “Kita harapkan pada masyarakat, tidak ragu dan kawatir dengan vaksin ini. Sehingga masyarakat ikut mensukseskan vaksinasi ini,” ulasnya.
Sehingga masyarakat Sumbar mensukseskan vaksinasi ini agar dapat memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Pandemi yang telah merusak perekonomian. “Vaksin ini saya tegaskan aman, berkasiat, bermutu dan halal. Meski begitu, bagi sudah divaksinasi,
harus disiplin dengan protokol kesehatan,” harapnya.
Disampaikannya, vaksin sinovac sudah tiba di Indonesia awal Desember 2020 sebanyak 1,2 juta dosis, akhir Desember 2020 ditambah 1,8 juta dosis. Kemudian, Selasa, 5 Januari, 2021 vaksin ini sudah datang dari Biofarma Bandung ke Sumbar, total 36.920
langsung dimasukan dalam Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Sumbar.
Untuk memastikan kondisi vaksin ini, BPOM Padang terus memantau kondisi suhu vaksin.
Yakni, pada suhu 2-8 derjat celsius. Bahkan pengawasan saat didistribusikan dari Instalasi Farmasi Dinkes Sumbar sampai pada dua daerah di Sumbar yakni, Kota Padang dan Pesisir Setalan.
Diakuinya pemberian vaksin memang tidak langsung disuntikan. Tetap memenuhi standar yang sudah tetapkan, yakni penerima vaksin dinyatakan belum pernah terinfeksi covid-19. Kemudian tidak memiliki penyakit penyerta yang tidak terkendali.
Kemudian, pemberikannya dilakukan secara bertahap. Selama tahapan itu, akan selalu dipantau oleh tim medis. “Hal itulah yang terjadi dengan Gubernur Irwan Prayitno kemarin. Saat akan disuntik vaksin, ternyata memiliki penyakit penyerta yang belum terkendali. Jadi belum bisa divaksin, kondisi itu dinyatakan dengan keterangan dokter dari rumah sakit,” ungkapnya.
Dipertegas Firdaus, walau sudah divaksin, hendaknya tetap mematuhi protokol kesehatan. Vaksin ini ditujukan dalam rangka memicu imunitas tubuh, masyarakat diharapkan setelah mendapatkan vaksin, ini timbul imun komunitas, yang kemudian memutus mata rantai penyebaran Covid-19.
Hal yang sama disampaikan Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Sumbar, dr. Pom Harry Satria. Terkait vaksin katanya, prinsipnya adalah satu tahapan memutus rantai penyebaran covid-19. kelompok utama adalah kelompok promotif, untuk memotivasi dan mencegah, dan pengobatan dan rehabilitasi kembali sehat setelah perawatan.
Pencegahan nilai dasar yang didapat melalui vaksinasi. Proses standar itu ditetapkan oleh BPOM dan WHO. Vaksin sendiri dibuat dengan pengambilan bagian dari virus, melalui proses ekstraksi menggunakan katalisator yang dapat merangsang kekebalan tubuh. Setelah didapatkan, maka yang sudah divaksinasi tidak mudah terpapar oleh infeksi tersebut.
“Kalau terinfeksi, perbandingan kemungkinannya satu banding tiga dengan yang belum divaksinasi. Jadi kondisi darurat kesehatan, kondisi ini kita tidak bisa mendapatkan yang ideal, melalui uji klinis yang masih berjalan. Banyak yang menjadi sukarela. Ini menjadi satu bentuk dan bukti, sebelum uji klinis sudah mengikuti tahapan keamanan yang helas,” katanya.
Dijelaskannya, kekawatiran dampak sampingan dari vaksin itu tidak seperti yang
dicemaskan seperti di sosial media. Karena vaksin dilakukan tidak sembarangan. Tapi sudah melalui proses panjang sesuai dengan standar WHO.
Dijelaskannya, vaksin tidak diberikan sekali saja. Vaksin akan diberikan lagi, dua minggu setelah vaksin pertama diberikan. Akan dievaluasi lagi, kapan imun tubuh akan muncul.
Itu akan dikawal ketat oleh BPOM.
Sementara terkait dengan kualitas vaksin, katanya tidak ada bedanya yang diterima masyarakat Indonesia dengan negara lain. Begitu juga dengan vaksin yang digunakan bagi pejabat, mulai dari presiden sampai gubernur dan walikota/bupati. “Semua sama,
tidak ada bedanya. Sebagai lembaga independen, kita akan kawal itu,” sebutnya.
Sementara terkait reaksi vaksin pada tubuh, memang ada yang berbeda. Reaksi ringan seperti mengantuk dan bengkak itu adalah reaksi individual. Itupun semuanya hanya reaksi ringan yang dapat disembuhkan. Sampai saat ini belum ada reaksi yang berat.
“Yang penting itu adalah kita membangun kepercayaan, kita yakin pemimpin kita tidak melakukan secara kedokteran tidak benar. BPOM juga sudah mengawasi dengan proses panjang. Itu tidak mudah mempertanggungjawabkannya. Kondisi ini cukup menantang kita,” ujarnya.
Selain kualitas yang sama dengan seluruh vaksin yang ada. dr. Pom juga menegaskan sejatinya vaksin covid-19 yang ada saat ini sama juga dengan vaksin yang lama digunakan di Indonesia. Seperti vaksin folio dan campak. “Tidak ada bedanya dengan vaksin selama ini, proses pembuatan, tujuannya sama. Bedanya hanya kita menunggu kapan efektif imunnya,” ujarnya.
Katanya, untuk efek jangka panjang, dari vaksin 20 tahun ke depan yang dikawatirkan.
Semua kemungkinan dikaji dengan dasar ilmiah yang jelas. Kalau ada kajian berdampak 20 tahun bagaimana. Sampai sekarang kajian ini, tidak ada menyampaikan dampak
tersebut. Dampak buruk itu belum ada. WHO dan BPOM tentu tidak akan membiarkan dampak buruk itu ada. Informasi itu akan disampaikan terbuka. Kita dari IDI akan mengawal, dan
mengkritisi jika diperoleh kondisi tidak ideal yang diharapkan masyarakat.
IDI akan murni independen, masyarakat diharapkan jangan kawatir. Bagaimana
informasi di media sosial, jangan diikuti dan jadikan pedoman.
Sementara terkait dengan dampak berat vaksinasi. Menurutnya pemerintah akan menjamin dan bertanggungjawab. IDI akan mengawal itu, pemerintah harus menyediakan perawatan bagi masyarakat yang mengalami dampak akibat Covid-19.
“Itu kewajiban pemerintah,” tegasnya.
Untuk itu, katanya IDI siap memberikan dukungan pada Dinas Kesehatan di Sumbar supaya dampak vaksin dapat dirasakan masyarakat.
Vaksinasi menjadi satu langkah, menyelesaikan perang dengan Covid-19. Vaksin adalah solusi terbaik saat ini. Semoga ekonomi dan pendidikan normal lagi. “Kita mengimbau, masyarakat selalu membangun kepercayaan pada pemerintah. Pemerintah selalu memberikan yang terbaik. IDI akan mengawal semua kebijakan pemerintah. Pemerintah akan selalu menjadi panutan bagi masyarakat. Prokes akan selalu menjadi contoh bagi masyarakat,”punkasnya. (104)